Oleh: Yoga Adityo Nugroho
Masyarakat Indonesia kembali digegerkan oleh berita politik oligarki yang masih belum hilang dari rezim terdahulu. Pada Jumat (26/02/2021), dilaksanakannya pelantikan dua orang dari keluarga RI 1, yakni presiden Joko Widodo. Sebagaimana hasil dari pilkada serentak 2020, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak pertama dari Joko Widodo dilantik menjadi Wali Kota terpilih Kota Solo dan Bobby Nasution yang merupakan menantu Joko Widodo dilantik menjadi Wali Kota terpilih Kota Medan. Dengan dilaksanakannya pelantikan ini, Joko Widodo menjadi presiden pertama yang memiliki anak dan menantu yang menjabat sebagai pejabat kepala daerah secara bersamaan. (cnnindonesia.com).
Sejak di bawah kepemimpinan Jokowi, lingkaran pemerintahannya tak bisa jauh-jauh dari politik turun-menurun. Sebagian masyarakat berpendapat takut akan terulangnya kejadian rezim orde baru. Yang dimana pada saat itu, Soeharto membagikan kekayaan alam Indonesia ke kelompok-kelompok tertentu guna mendapatkan dukungan agar tetap berkuasa pada zamannya. Namun, apakah hal yang sama seperti itu terjadi lagi pada zaman kepemimpinan Joko Widodo?
Pada tahun 2014, Joko Widodo resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia ke-7. Dan pada saat pengumuman Kabinet Kerja, terdapat nama-nama yang berjasa atas kemenangan Jokowi-JK mendapatkan posisi strategis di kabinetnya. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan teman lama dan dianggap sangat berjasa bagi Jokowi. Selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, Luhut selalu mendapatkan posisi yang strategis di sisi Jokowi. Dan di tahun 2021, anak Jokowi yang pernah mengatakan tidak pernah tertarik untuk masuk ke dunia politik, harus menelan ludahnya sendiri. Lantas, apakah kemenangan Gibran dan Bobby merupakan bantuan dari Jokowi atau murni dari hasil usahanya? Biarkan waktu yang menjawabnya.
Meskipun banyak nama-nama yang menjadi timses Jokowi mendapatkan keuntungan, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak menerapkan politik balas budi melainkan merupakan hasil pemikiran dan kalkulasi yang sangat matang. Sehingga tak heran jika sekarang beberapa keluarga Jokowi mulai menjadi pejabat daerah. Dan efek kekuatan politik Jokowi yang sangat besar membuat ancaman demokrasi bagi Indonesia. Berbeda dengan zaman Soeharto, ancaman demokrasi berasal dari angkatan bersenjata, sedangkan Jokowi berasal dari kekuatan parpol, pengusaha, dan elit politik. Sehingga para oligarki di tangan Jokowi ini bukan hanya mempengaruhi keputusan presiden, melainkan mereka sendiri adalah pengambil keputusannya. Terbukti dari para oligarki yang menduduki kursi DPR dan memegang alih mekanisme. (tirto.id).
Akankah kita mengalami rezim orba (lagi)?
HIMARUS UNPAD 